Jakarta, 3 Oktober 2025 – Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) turut hadir dalam Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL dan LPNK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bertempat di Ruang Sidang Lantai 3 Gedung D, Senayan, Jakarta.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Khairul Munadi, dan dihadiri pula oleh Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi Kemenko PMK, Maman Wijaya, serta Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek, Mukhamad Najib, bersama perwakilan dari 24 kementerian dan lembaga pengelola PTKL.
Pertemuan tersebut membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPNK, serta penyampaian hasil evaluasi nasional terhadap PTKL dan LPNK yang ada di Indonesia.
Dalam arahannya, Dirjen Dikti menegaskan bahwa penataan PTKL merupakan langkah untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi nasional tanpa menghapus kekhususan tiap kementerian.
Dari hasil evaluasi, mayoritas PTKL dinilai perlu melakukan penyesuaian bentuk kelembagaan dan nomenklatur program studi, terutama untuk menghindari tumpang tindih dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Kemdiktisaintek memberikan waktu hingga akhir 2025 bagi kementerian/lembaga untuk menyusun peta jalan (roadmap) penyesuaian PTKL, dengan implementasi dimulai Januari 2026. Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penataan ini merupakan proses kolaboratif, dengan semangat bersama untuk memajukan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.
Turut hadir mewakili Kementerian Perdagangan (Kemendag), antara lain; Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Mardyana Listyowati; Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan, Rivai Abbas; Direktur Akmet, Vera Firmansyah; Wakil Direktur I Akmet, Dudi Adi Firmansyah, serta Wakil Direktur II Akmet, Budi Yasri.
Partisipasi Akmet dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus menyesuaikan tata kelola dan program pendidikan vokasi sesuai dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan sektor metrologi dan perdagangan.